Indonesia resmi menjadi anggota penuh kelompok ekonomi berkembang BRICS pada awal 2025, setelah sebelumnya menyatakan minat bergabung pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keanggotaan itu dipandang sebagai langkah memperluas pengaruh Indonesia di kancah global, terutama di tengah persaingan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas, termasuk menjalin hubungan dengan berbagai blok kekuatan dunia tanpa harus memihak salah satu kubu.

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke India untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, demikian dilaporkan Kompas.com dan detikNews. Dalam kunjungan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Tinggi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran sejumlah menteri dalam rombongan menunjukkan bahwa agenda KTT ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga mencakup pembahasan kerja sama konkret di bidang ekonomi, pendidikan, dan diplomasi.

Keikutsertaan Indonesia di KTT BRICS menjadi sinyal bahwa Jakarta ingin memperkuat posisinya sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan ekonomi maju. BRICS yang kini beranggotakan sejumlah negara besar seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, ditambah anggota baru, menjadi wadah alternatif bagi negara-negara Selatan untuk menyuarakan kepentingan ekonomi mereka.

Namun, posisi Indonesia di BRICS juga menuai perhatian. Sebagian pengamat menilai Jakarta perlu menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Komposisi delegasi yang mencakup menteri ekonomi dan pendidikan mengisyaratkan bahwa Indonesia membidik kerja sama praktis, bukan sekadar aliansi politik.

Hasil dari KTT BRICS di India ini akan menjadi indikator seberapa besar manfaat nyata yang bisa diraih Indonesia dari keanggotaannya. Publik akan menantikan apakah pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dagang, investasi, atau kerja sama pendidikan yang berdampak langsung bagi perekonomian nasional.

Yang jelas, kehadiran Prabowo beserta jajaran menteri menegaskan bahwa Indonesia ingin berperan aktif, bukan sekadar menjadi penonton, dalam arsitektur ekonomi global yang tengah berubah.