Wacana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK menjadi pegawai negeri sipil bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, guru dan tenaga kependidikan yang direkrut melalui skema PPPK menanti kepastian status kepegawaian mereka, sementara jalur serupa untuk dosen lebih dulu mendapat perhatian pemerintah.

Perbedaan perlakuan antarkelompok profesi inilah yang kemudian menjadi sorotan. Guru dan tenaga kependidikan di daerah menilai mereka memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tidak kalah penting, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan jalur pengangkatan yang setara.

Isu ini kembali mencuat setelah muncul desakan agar proses pengangkatan guru dan tenaga kependidikan PPPK menjadi PNS berjalan semulus proses yang berlaku bagi dosen. Desakan tersebut dilaporkan sejumlah media, termasuk JPNN.com, Kompas.com, Pontianak Post, Berita Kota Kendari, dan CNBC Indonesia.

Pemerintah sendiri belum merinci secara terbuka tahapan dan jadwal pasti pengangkatan tersebut. Yang mengemuka adalah tuntutan agar tidak ada lagi kesan proses yang berlarut-larut atau berbeda antara satu kelompok profesi dan kelompok lainnya.

Ada dua sisi yang saling tarik-menarik dalam persoalan ini. Di satu sisi, pengangkatan PPPK menjadi PNS dipandang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian guru dan tenaga kependidikan, sekaligus memperjelas status hukum mereka. Di sisi lain, perubahan status ini berdampak pada struktur belanja pegawai dan tata kelola anggaran daerah.

Karena itu, kata kunci yang muncul dari berbagai pemberitaan adalah kelancaran proses. Harapannya, jika jalur dosen bisa diselesaikan dengan mulus, maka jalur guru dan tenaga kependidikan pun semestinya tidak menemui hambatan serupa. Perbedaan perlakuan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan pendidikan.

Publik kini menanti kejelasan regulasi dan jadwal pengangkatan yang konkret. Tanpa kepastian itu, kekhawatiran akan proses yang berlarut-larut diperkirakan terus menguat, terutama di daerah yang paling banyak mengandalkan tenaga PPPK untuk mengisi kekosongan guru.

Keberhasilan pengangkatan ini akan menjadi ukuran sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan kebutuhan kesejahteraan pendidik dengan kemampuan fiskal negara. Semua mata kini tertuju pada langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat.